Legislator Golkar Berharap Tidak Ada Politik Dinasti Di Papua

PAPUA - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan, berbagai pihak terkait perlu berkomitmen mencegah munculnya politik dinasti di Papua. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, politik dinasti atau mendorong suami/istri, anak, atau saudara menggantikan kedudukan seseorang sebagai pejabat publik atau kepala daerah, cukup terjadi di provinsi lain, jangan di Papua. "Memang belum ada aturan yang melarang politik dinasti, karena setiap warga negara punya hak yang sama, tapi secara etika ini tidak etis. 

Meski terkadang orang mengatakan politik itu abu-abu, tapi dalam berpolitik, ada etikanya," kata Tan. Ia menduga, politik transaksional atau sistem bayar mahar politik, salah satu penyebab munculnya politik dinasti. "Politik dinasti ini hanya akan menimbulkan kesan buruk di publik. Tidak hanya akan memunculkan penilaian mempertahankan jabatan secara keluarga, tapi terkesan ada kesalahan pejabat era sebelumnya yang dilindungi," ujarnya.

Dikutip dari tempo.co, Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, mengatakan maraknya politik dinasti di Indonesia, akibat keputusan Mahkaham Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 7 huruf r dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. MK berpendapat, hak politik setiap warga negara. harus dihormati. "Larangan keluarga petahana mencalonkan diri pernah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r. Namun MK membatalkan pasal ini dalam perkara uji materi pada tahun yang sama," kata Sebastian Salang.

Menurutnya, politik dinasti di Indonesia banyak yang memanfaatkan fasilitas petahana. Calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, terkadang mendompleng popularitas untuk memenangkan pilkada. "Namun perhatian publik sangat kurang terhadap hal seperti ini," ucapnya