Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dan penanggulangan bencana melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (2/11/2017).
Rombongan komisi VIII DPR RI tersebut dipimpin oleh Noor Achmad asal Fraksi Golkar dan diterima Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, Kepala Dinas P3A dan KB, Anike Rawar.
Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad, mengatakan berdasarkan laporan terkait dengan agama, di Papua kehidupan beragama sangat harmonis, oleh karena itu harus di tingkatkan dengan meningkatkan anggaran keagamaan.
"Banyak hal-hal yang disampaikan pemerintah provinsi Papua, soal agama ada hal yang harus diperhatikan secara serius, mengingat harmonisasi yang ada di Papua berdasarkan pada pendekatan-pendekatan adat," katanya kepada wartawan.
Menurutnya, dari laporan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, ada beberapa kabupaten/kota yang belum menerima program Program Keluarga Harapan (PKH), padahal seharusnya semua masyarakat tersentuh program ini. "Ini masukan yang cukup baik untuk nanti disampaikan dalam sidang berikutnya," sambungnya.
Sedangkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan, soal luasnya area di Papua sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan khusus, terutama mengenai peralatan pendukung.
"Kami juga perlu mengapresiasi terhadap apa yang disampaikan peranan perempuan, salah satunya kekerasana terhadap perempuan dan anak yang masih perlu penanganan serius," katanya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty yang ditemui terpisah mengatakan, kunjungan Komisi VIII ke Pemerintah Provinsi papua ini untuk membahas soal kepegawaian, agar untuk Papua ada perlakukan khusus sehingga orang asli Papua lah yang menjadi prioritaskan.
"Dalam praktek jika yang diterima anak-anak non Papua, 5-6 tahun bekerja sudah minta pindah, sehingga tentu sangat merugikan pemerintah Papua," kata Elia.
Selain itu, masalah haji juga menjadi pembahasan, dengan harapan kedepan embarkasi haji bisa dilakukan di Bandar Udara Jayapura, Kabupaten Sentani. "Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi VIII supaya calon jamaah haji tidak perlu terbang kesana dan kesini,"
Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad, mengatakan berdasarkan laporan terkait dengan agama, di Papua kehidupan beragama sangat harmonis, oleh karena itu harus di tingkatkan dengan meningkatkan anggaran keagamaan.
"Banyak hal-hal yang disampaikan pemerintah provinsi Papua, soal agama ada hal yang harus diperhatikan secara serius, mengingat harmonisasi yang ada di Papua berdasarkan pada pendekatan-pendekatan adat," katanya kepada wartawan.
Menurutnya, dari laporan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, ada beberapa kabupaten/kota yang belum menerima program Program Keluarga Harapan (PKH), padahal seharusnya semua masyarakat tersentuh program ini. "Ini masukan yang cukup baik untuk nanti disampaikan dalam sidang berikutnya," sambungnya.
Sedangkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan, soal luasnya area di Papua sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan khusus, terutama mengenai peralatan pendukung.
"Kami juga perlu mengapresiasi terhadap apa yang disampaikan peranan perempuan, salah satunya kekerasana terhadap perempuan dan anak yang masih perlu penanganan serius," katanya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty yang ditemui terpisah mengatakan, kunjungan Komisi VIII ke Pemerintah Provinsi papua ini untuk membahas soal kepegawaian, agar untuk Papua ada perlakukan khusus sehingga orang asli Papua lah yang menjadi prioritaskan.
"Dalam praktek jika yang diterima anak-anak non Papua, 5-6 tahun bekerja sudah minta pindah, sehingga tentu sangat merugikan pemerintah Papua," kata Elia.
Selain itu, masalah haji juga menjadi pembahasan, dengan harapan kedepan embarkasi haji bisa dilakukan di Bandar Udara Jayapura, Kabupaten Sentani. "Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi VIII supaya calon jamaah haji tidak perlu terbang kesana dan kesini,"
No comments:
Post a Comment