Tuesday, November 28, 2017

Golkar Berharap PDIP Rekomendasikan Petahana Pilgub 2018 Maluku


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku masih berharap kepada PDI Perjuangan untuk memberikan rekomendasi dan dukungan politik terhadap Sais Assagaff sebagai calon petahana dalam pilkada langsung gubernur/wagub 2018. "Selain Partai Golkar, calon petahana juga telah mendapatkan dukungan Partai Demokrat dan hari ini diperkuat lagi dengan adanya rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera," kata Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon.
Dengan adanya dukungan dari tiga parpol tersebut, maka Said Assagaff yang juga selaku ketua DPD Partai Golkar Maluku telah meraih 18 kursi di DPRD provinsi. "Oleh karenanya saya selaku pribadi dan mewakili partai memberikan apresiasi terhadap PKS dan Demokrat yang telah bertekad memberikan rekomendasi kepada petahana untuk maju sebagai calon gubernur periode lima tahun ke depan," ujarnya.
Mereka yakin dan percaya bahwa elektabilitas petahana sangat tinggi sehingga sangatlah rasional sekali ketika PKS dan Demokrat memberikan rekomendasi kepada Said Assagaff karena indikator yang digunakan berdasarkan hasil survei. "Kami yakin dan percaya bahwa kalau Golkar sudah bergabung dengan Demokrat dan PKS dan kita harapkan lagi bila PDI Perjuangan bergabung akhirnya kita bisa memenangkan konteks pemilukada 2018," tandas Richard. Dia juga mengaku koordinasi dengan PDI Perjuangan masih jalan dan Golkar tetap menunggu serta mengharapkan dukungan partai besar tersebut sehingga diharapkan ada kerjasama yang baik dalam menjaga stabilitas di daerah ini.
Bakal calon kepala daerah lainnya atas nama Irjen Pol Murad Ismail juga telah mendapatkan rekomendasi dari sejumlah partai politik seperti Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura serta Partai Kebangkitan Bangsa sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai kontestan di Komisi Pemilihan Umum. Sementara bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak mendapatkan dukungan parpol sehingga masuk jalur independen diantaranya Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Monday, November 27, 2017

8 Paslon Pilkada Kabupaten di NTT Telah Diputuskan DPP Partai Golkar

Dewan Pimpin Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) dalam rapat tim pilkada pusat yang di gelar minggu lalu kembali putuskan pasangan colon (paslon) di 171 pilkada se-Indonesia. Rapat yang dipimpin langsung Nurdin Halid Ketua Harian DPP PG dan Ketua tim pilkada pusat, turut hadir Ketua Korbid PP Indonesia l dan ll beserta seluruh jajarannya. Khusus 10 pilkada tingkat ll dan pilgub NTT, tim pilkada pusat sudah memutuskan 8 paslon untuk pilbup dan belum memutuskan 2 paslon di kabupaten TTS dan Rote Ndao termasuk Paslon pilgub NTT. Berikut 8 paslon yang di usung Partai Golkar dalam 10 kabupaten di NTT: 1. Kabupaten Ende : Marsel Petu & Djafar Achmad; 2. Manggarai Timur : Fransiskus Sarong & Nahas Yohanes; 3. Kabupaten Sikka : Ansar Rera dan Rafael Raga; 4. Kabupaten Nagekeo : Elias Djo & Servas Podhi; 5. Kabupaten Sumba Tengah : Umbu Dondu & Samuel Pekulimu; 6. Kabupaten Sumba Barat Daya : Markus Dairo Talu & Gerson Tanggu Dendo; 7. Kabupaten Alor : Immanuel Blegur & Taufik Nampira; 8. Kabupatem Kupang : Korinus Masneno & Jeri Manafe. Tim pilkada pusat berencana kembali mengadakan rapat dalam waktu dekat untuk memutuskan pasangan calon yang diusung di pilkada se-Indonesia yang belum selesai termasuk 2 pilbup dan pilgub NTT. Perubahan bisa terjadi apabila salah satu pasangan calon berhalangan tetap, tidak mendapat parpol koalisi untuk memenuhi persyaratan, elektabilitas relatif stagnan dan cenderung turun, paslon mengundurkan diri.

Tuesday, November 21, 2017

Partai Golkar Akan Mendeklarasikan Paslon Suhaili – Amin Bulan Desember



Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. M. Suhaili FT – H. Muh. Amin, memastikan akan melakukan deklarasi pada awal Desember mendatang. Deklarasi itu menurut rencana akan dilaksanakan di Lapangan Muhajirin, Praya, Lombok Tengah. “Insya Allah Suhaili – Amin akan deklarasi pada tanggal 3 Desember. Hal itu sudah disampaikan oleh DPD I Golkar NTB ke DPP. Apabila tidak ada halangan, maka DPP akan menetapkan waktunya. Jadi tinggal soal teknis saja,”  ujar Juru bicara DPD I Partai Golkar NTB, Chris Parangan kepada Suara  NTB, Selasa, 21 November 2017, saat ditemui di kediaman pribadinya.
Saat deklarasi nanti, akan ada dua partai tambahan yang akan bergabung dalam koalisi Partai Golkar-Nasdem untuk mendukung dan mengusung pasangan Suhaili-Amin. Oleh karena itu, pasangan ini akan memiliki empat kendaraan politik. Namun demikian, Chris masih merahasikan dua parpol tersebut. Ditanya terkait SK dukungan Partai Golkar ke pasangan Suhaili-Amin, apakah sudah didapatkan? Pasalnya informasi yang beredar bahwa Golkar belum mengeluarkan SK dukungan untuk Pilkada NTB. “Sudah selesai soal SK itu, tidak ada keraguan lagi. SK sudah dipegang. Kalaupun ada yang masih bicara soal SK, ya silakan saja, itu namanya mereka sedang bermimpi,” ucap Chris.
Permasalahan yang terjadi di DPP Partai Golkar, tidak mempengaruhi SK Golkar untuk Suhaili. “Apapun yang terjadi di DPP tidak terpengaruh. Ibarat pemilik toko boleh berganti, tetapi barang dagangan masih sama. Jadi tanda tangan tidak berganti,” jelasnya. Saat ini, DPP Golkar bersama DPD I seluruh Indonesia sedang melakukan rapat pleno, terkait proses penggantian sementara tampuk pimpinan DPP Golkar. Setelah rapat pleno tersebut,maka DPD I Golkar NTB akan segera menggelar rapat konsolidasi bersama pengurus DPD I dan DPD II. “DPP sedang rapat pelno, kami sedang menunggu hasilnya, dan setelah itu baru akan kita rapat untuk persiapan deklarasi. Insya Allah akan deklarasi bersama dengan dukungan di kabupaten/kota,” tambahnya.

Deklarasi Pasangan Cagub Bali 2018 Dari Partai Golkar Akhir November

DorangInfo Ketua DPD I Partai Golkar Bali yang juga Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mengatakan akan mendeklarasikan paket pasangannya yang hendak diajak maju dalam Pilkada Bali 2018 sekitar tanggal 27 atau 28 November mendatang. “Yang jelas, saya maju sebagai Gubernur Bali,” imbuhnya usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar.

Terkait dengan berbagai manuver politik dalam partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali (KRB)  yang diusung Partai Golkar, NasDem, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKPI, Perindo, dan PKS yang hendak memasangkannya dengan sejumlah tokoh, maupun menempatkannya sebagai calon wakil gubernur, menurut dia, hal tersebut wajar saja. Demikian juga terkait dengan pendapat pribadi dari internal Partai Golkar tentang paket pasangan calon tertentu yang digadang-gadang juga dipersilakan. “Tetapi dari struktur partai telah memberikan rekomendasi kepada saya,” tambahnya.
Sudikerta tidak menampik jika ingin menang dalam Pilkada 2018, maka harus berkoalisi. Selain itu, harus ada yang menurunkan ego sektoral untuk mewujudkan Bali yang lebih baik ke depannya. Ketua DPD Partai Golkar Bali itu juga mengaku siap jika nantinya harus maju “head to head” maupun muncul tiga pasangan calon. “Apapun yang terjadi, saya selalu siap. Kalah menang urusan nanti, yang mesti kami sudah berproses menjalankan misi organisasi kami,” ujar Sudikerta. Soal figur yang akan diajak bertandem di Pilkada 2018, dia mengatakan sudah siap, tinggal menunggu waktu deklarasi saja.
Sudikerta juga mengklaim posisinya masih lebih unggul dibandingkan kandidat lainnya berdasarkan hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA itu. Dia mengemukakan, dalam survei itu jika harus “head to head” dengan Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra maka posisi suara Sudikerta  38,9% dan Rai Mantra 26%. Sedangkan ketika “head to head” dengan Ketua PDIP Bali Wayan Koster, diklaim dirinya juga lebih unggul di angka 39,8% dan Koster sekitar 20%. “Namun, apalah artinya survei kalau realitanya masyarakat tidak memberikan dukungan. Untuk menarik simpati masyarakat, maka saya harus bekerja turun ke masyarakat,” ungkap Sudikerta

Sudikerta Diminta Sesepuh Golkar Untuk Tetap Jadi Cagub bali 2018

Sesepuh Golkar Ida Tjokorda Pemecutan XI gerah dengan tarik ulur Tarik paket Cagub-Cawagub di internal Koalisi Rakyat Bali (KRB) yang salah satunya menempatkan Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta, sebagai Cawagub ke Pilgub 2018. Tjok Pemecutan yang notabene Dewan Perimbangan DPD I Golkar Bali minta Sudikerta tetap sebagai Cagub, bukan Cawagub. Tjok Pemecutan mengaku sudah menghubungi Sudikerta terkait masalah ini. Intinya, Sudikerta diminta maju sebagai Cagub Bali, bukan Cawagub. Jika Sudikerta sampai menyerah dan rela menduduki posisi Cawagub pendamping IB Rai Dharmawijaya mantra (Walikota Denpasar), menurut Tjok Pemecutan, ini alamat buruk bagi Golkar. Sebab, Golkar sebagai kekuatan terbesar dalam KRB, harus dikendali-kan partai lain. “Saya harapkan Sudikerta maju sebagai Cagub Bali, bukan Cawagub. Ngapain punya Partai Golkar yang bisa mengusung paket calon secara mandiri, mau-maunya menjadi Cawagub? Berpaket dengan kandidat yang tidak punya partai lagi. Lagipula, sudah sejak awal dicetuskan dengan deklarasi Sudikerta Gubernur Bali (SGB),” tandas Tjok Pemecutan.

Bahkan, Tjok Pemecutan sampai memberikan warning kepada Sudikerta. Jika Sudikerta sampai rela menerima posisi Cawagub, Tjok Pemecutan ancam akan alihkan dukungan di Pilgub Bali 2018. “Ya, kalau Sudikerta maju sebagai Cawagub, saya akan beda arah di Pilgub Bali 2018,” tegas sesepuh Golkar asal Puri Pemecutan, Denpasar yang mantan ketua DPRD Badung dan anggota DPR RIO di era Orde Baru ini. Tjok Pemecutan mengingatkan, Sudikerta harus pageh (teguh pendirian) dengan komitmen. Karena seorang calon pemimpin, komitmennya itulah yang juga dinilai. “Jangan mau dimainkan secara politik. Punya Partai Golkar yang kuat, pendirinya para veteran, tokoh-tokoh hebat dinegeri ini. Dalam sejarahnya, purnawirawan TNI-Polri, guru, dan birokrat ada di dalam parai ini,” katanya.  “Kalau mau kekuatan Golkar bangkit, harus uji mesin partai. Kalau sekarang malah maju sebagai Cawagub, ya mundur lagi itu. Jangan jadi spesialis wakil-lah. Sudah 3 kali Sudikerta sebagai wakil saja, mulai Wakil Bupati Badung (dua kali) dan Wakil Gubernur (sekali). Sekarang saatnya jadi Gubernur,” ujar lanjut suami dari fungsionaris DPD I Golkar Bali AA Ayu Suryaningsih ini. Tjok Pemecutan tegas mengatakan tidak setuju wacana paket Dharma-Kerta (Rai Mantra-Sudikerta) yang diusung KRB—koalisi parpol beranggotakan Golkar-Demokrat-Gerindra-NasDem-Hanura-PKPI-PKS-Perindo. KRB itu harusnya menghargai Golkar, partai dengan kekuatan terbesar yang punya 11 kursi DPRD Bali hasil Pileg 2018. Bandingkan dengan NasDem, pengusung Rai Mantra yang hanya berkekuatan 2 kursi DPRD Bali. “Harusnya dibalik, Kerta-Dharma atau siapa saja sebagai tandemnya. Yang jelas, Sudikerta harus Cagub, bukan didegrasi sebagai wakil. Kalau ibarat pasangan pengantin, kader Golkar harus jadi lelaki, bukan bencong,” ujar Raja Puri Pemecutan yang semasa walaka bernama Anak Agung Ngurah Manik Parasara ini.
Ketika ditanya rela menjadi wakil dalam paket Dharma-Kerta, yang menunjukkan sikap Sudikerta sebagai negarawan, menurut Tjok Pemecutan, negarawanb apa? “Kalau negarawan itu, tidak dapat tiket Cagub, kemudian tidak maju sebagai calon di Pilgub Bali 2018. Kalau tidak dapat posisi nomor 1, kemudian mau posisi nomor 2 bahkan rela nomor 3,  justru itu dicap haus kekuasaan. Rakyat sekarang sangat cerdas. Sebagai kader partai, saya dukung Sudikerta maju Cagub, bukan Cawagub,” tegasnya.
Tjok Pemecutan pun meminta Sudikerta panggil para sesepuh Golkar. Mereka harus diajak bicara urusan penentuan pasangan calon ke Pilgub Bali 2018. “Mau head to head atau tarung segitiga, yang jelas Golkar punya 20 persen suara di Bali. Itu saja gerakkan. Jangan belum apa-apa sudah menyerah, itu bukan karakter kader Golkar,” papar Tjok Pemecutan. Secara terpisah, sesepuh Golkar lainnya, Ketut Suwandhi, pasagan Dharma-Kerta atau Kerta-Dharma adalah aspirasi masyarakat. “Sekarang kan baru aspirasi. Kalau sudah keluar keputusan resmi berupa rekomendasi pasangan calon dari partai, maka kader wajib memenangkannya. Sekarang ini belumlah final. Ya kita sebagai kader partai lebih baik tunggu keputusan resmi,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar yang kini Ketua Komisi II DPRD Bali ini, Selasa kemarin.
Sementara itu, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar, AA Bagus Adhi Mahendra Putra alias Guis Adhi, menegaskan Sudikerta tetap Cagub Bali, sebagaimana rekomendasi sebelumnya. Rekomendasi Cagub Bali buat Sudikerta tidak berubah, meskipun Ketua Umum DD Golkar Setya Novanto dijebloskan KPK ke sel tahanan selaku tersangak megaproyek e-KTP. “Meski ketua umum sedang bermasalah, posisi Cagub Bali tidak berubah, tetap Sudikerta,” ujar Gus Adhi kepada NusaBali di sela Rapat Pleno DPP Golkar di Jakarta, Selasa kemarin. Menurut Gus Adhi, pihaknya masih mencari jalan terbaik. Sudikerta juga masih memberi ruang untuk komunikasi dengan Rai Mantra. sumber

Monday, November 6, 2017

Politisi Partai Golkar jaman Now, Melki laka Lena

Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-53 Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Timur, menggelar kegiatan jalan sehat bersama masyarakat di arena Car Free Day di Jln. El Tari, Sabtu (04/11/2017). Adapun beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati HUT Partai Golkar ke-53 Tahun 2017. Tema yang diangkat dalam acara tersebut, yakni “Partai Golkar Sahabat Rakyat”

“Dua kegiatan sudah dilakukan, sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang. pada 28 Oktober 2017 juga diadakan diskusi pemuda pelajar dan mahasiswa tentang peran partai Politik, Pemilukada dan Kesejahteraan,” ungkap salah satu panitia HUT Golkar NTT ke-53 ini. Partai Golkar ingin membaur bersama rakyat dan ingin selalu ada di hati rakyat, karena itu bersama rakyat NTT khususnya warga Kota Kupang diajak mengikuti jalan sehat santai untuk saling menyapa. Dengan Gagasan Ayo Bangun NTT dari titik tersulit serta mendengar, berpikir, berbicara, dibawa kendali Ketua DPD Golkar NTT, Melki Laka Lena, Golkar harus berkarya dengan membuat hal-hal positif dalam mendukung pembanguan Flobamora.
Melki Laka Lena merupakan salah satu sosok politisi jaman now yang saat ini di miliki oleh NTT. Dimana, Melki Laka Lena merupakan calon pemimpin NTT yang sangat muda serta selalu dekat dengan masyarakat terlebih kaum muda, ini dibuktikan dengan relawan Melki Laka Lena yang rata-rata merupakan anak muda NTT yang datang bergabung dari berbagai kalangan. “Abang Melki merupakan politisi jaman now, dan besar harapan saya beliau bisa memimpin NTT kedepannya. Karena karakter pemimpin seperti inilah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini,” ungkap salah satu panitia HUT Golkar NTT ke 53.

Friday, November 3, 2017

Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat : "PD tidak mempunyai data lengkap untuk menentukan KHL"


Penetapan UMP (Upah Minumum Provinsi) Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp 2.667.000 mendapat reaksi dari DPR Papua Barat. Bahkan Anggota DPR PB Mozes Rudi F. Timisela pada Sidang Paripurna berani menyebut Dewan Pengupahan telah melakukan pembohongan publik. Pasalnya GSBI sebagai organisasi buruh di Papua Barat tidak ikut menandatangani berita acara pembahasan UMP.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat ini, pemerintah daerah tidak mempunyai data lengkap untuk menentukan KHL (kebutuhan hidup layak) sebagai salah satu dasar penetapan UMP. KHL harus disurvei,tetapi tak dilakukan.
Dia menilai dalam penentuan rekomendasi kepada gubernur sepihak karena GSBI tidak melakukan tandatangan berita acara. “Kita tidak meminta pengupahan tembus sampai tiga juta,namun dengarkan aspirassi mereka paling tidak berikan upah yang manusiawi. Dalam penentuan UMP seharusnya juga mengedepankan musyawarah untuk mufakat bukan mengambil keputusan sepihak,” tegasnya.
Hal senada juga dikemukakan fraksi-fraksi di DPR PB lainnya. Mereka meminta hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan yang menetapkan UMP Papua Barat 2018 sebesar Rp 2.667.000 perlu ditinjau ulang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Papua Barat, Dra Pascalina Yamlean yang dikonfirmasi wartawan mengatakan dalam pembahasan dan rekomendasi UMP sudah sesuai aturan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Bahkan,keputusan Sidang Dewan Pengupahan sudah diserahkan ke gubernur lewat Biro Hukum untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan
“Tidak ada pembohongan publik, rekomendasi yang kita akan ajukan ke gubernur sesuai dengan aturan. Kalau sampai UMP naik hingga 3.900.000 maka toko dan kios tidak akan mampu menggaji karyawannya,” jelasnya.
Menurut dia, keuntungan yang diperoleh toko dan kios saat ini mengalami naik turun. “Saat ini kita hanya membuat rekomendasi nanti gubernur yang akan menetapkan berapa UMP Papua Barat,” tandasnya usai mengikuti Sidang Paripurna DPR PB.

Fraksi Golkar : "Kehidupan beragama sangat harmonis di papua" Noor Achmad


Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dan penanggulangan bencana melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (2/11/2017).
Rombongan komisi VIII DPR RI tersebut dipimpin oleh Noor Achmad asal Fraksi Golkar dan diterima Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, Kepala Dinas P3A dan KB, Anike Rawar.

Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad, mengatakan berdasarkan laporan terkait dengan agama, di Papua kehidupan beragama sangat harmonis, oleh karena itu harus di tingkatkan dengan meningkatkan anggaran keagamaan.

"Banyak hal-hal yang disampaikan pemerintah provinsi Papua, soal agama ada hal yang harus diperhatikan secara serius, mengingat harmonisasi yang ada di Papua berdasarkan pada pendekatan-pendekatan adat," katanya kepada wartawan.

Menurutnya, dari laporan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, ada beberapa kabupaten/kota yang belum menerima program Program Keluarga Harapan (PKH), padahal seharusnya semua masyarakat tersentuh program ini. "Ini masukan yang cukup baik untuk nanti disampaikan dalam sidang berikutnya," sambungnya.

Sedangkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan, soal luasnya area di Papua sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan khusus, terutama mengenai peralatan pendukung.

"Kami juga perlu mengapresiasi terhadap apa yang disampaikan peranan perempuan, salah satunya kekerasana terhadap perempuan dan anak yang masih perlu penanganan serius," katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty yang ditemui terpisah mengatakan, kunjungan Komisi VIII ke Pemerintah Provinsi papua ini untuk membahas soal kepegawaian, agar untuk Papua ada perlakukan khusus sehingga orang asli Papua lah yang menjadi prioritaskan.

"Dalam praktek jika yang diterima anak-anak non Papua, 5-6 tahun bekerja sudah minta pindah, sehingga tentu sangat merugikan pemerintah Papua," kata Elia.

Selain itu, masalah haji juga menjadi pembahasan, dengan harapan kedepan embarkasi haji bisa dilakukan di Bandar Udara Jayapura, Kabupaten Sentani. "Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi VIII supaya calon jamaah haji tidak perlu terbang kesana dan kesini," 

Fraksi Golkar Minta Pemkot Serius Awasi DANA DESA


Penyampaian kata akhir fraksi saat paripurna terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Ambon tahun 2017, Kamis ( 02/11/2017), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) minta Pemerintah Kota Ambon Kota (Pemkot) Ambon serius awasi Dana Desa (DD).
” Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) minta Pemerintah Kota Ambon Kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini melalui Inspektorat Kota Ambon serius awasi Dana Desa (DD),” Ungkap juru bicara fraksi Golkar Margaretha Siahay ,dihadapan Pimpinan DPRD dan Walikota, Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah Kota Ambon, saat paripurna berlangsung.
Dijelaskan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap teknis pelaksanaan realisasi DD sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan DD dimaksud Fraksi Golkar minta untuk harus adanya pendampingan yang serius dari dinas-dinas teknis secara optimal .
Untuk itu Fraksi Golkar berharap adanya singkronisasi program -program kerja antara Pemkot Ambon melalui Bapekot dengan Pemerintah Desa sehingga terjadi sinergitas Bapekot terhadap percepatan terhadap percepatan pembangunan di tingkat Negeri /desa di Kota Ambon

Thursday, November 2, 2017

DPRD Sumbawa Ambil Sikap Hati – hati Dalam Proses PAW Dua Politisi Golkar

DPRD Sumbawa mengambil langkah berhati – hati dan lebih cermat dalam memproses usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota dari Partai Golkar, DR H Arahman Alamudy (Abi Mang) dan Agus Salim.

“Kami harus berhati-hati dan melakukan beberapa tahapan seperti Konsolidasi, koordinasi dan Komunikasi dengan beberapa pihak terkait, baru bisa mengeluarkan suatu keputusan,” ungkap Ketua DPRD Sumbawa, L Budi Suryata, kepada KabarNTB, di ruang kerjanya, Kamis 2 Nopember 2017.
Untuk diketahui, sebelumnya Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak Ketua DPRD untuk segera melaksanakan proses PAW terhadap Dr A Rahman Alamudy yang kini menjadi salah satu unsur Pimpinan DPRD Sumbawa dan Agus Salim.
Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa No. 041/Golkar/8 /2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang pergantian unsur pimpinan dari Partai Golkar dan keputusan MA No. 535/TDTSUS/ 2017 Tanggal 5 Juni 2017.
Menyikapi Surat DPD  dan tanggapan Fraksi Golkar tersebut, Budi Suryata menyatakan pihaknya secara kelembagaan sudah mendiskusikannya dalam rapat bersama Sekretaris DPRD Sumbawa untuk membentuk Tim.
DPRD secara kelembagaan, katanya, akan menempuh beberapa beberapa tahapan diantaranya tahapan konsolidasi, koordinasi, komunikasi dengan para pihak pengambil keputusan untuk menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan.
Para pihak yang dimaksud seperti Bupati Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri, bahkan rencana akan ke Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil dari tahapan tersebut nanti akan menjadi referensi untuk pengambilan keputusan dan menjawab surat yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa.
“Kami telah berupaya lebih cermat dalam menyikapi hal ini, menginggat konsekuensi jika tidak berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, dikhawatirkan DPRD Secara kelembagaan berpeluang untuk digugat oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, kami berupaya meminimalisir terjadinya itu melalui pola konsolidasi, koordinasi dan komunikasi,” imbuhnya

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi mengusung pasangan Imanuel Elkiades Blegur dan Haji Taufik Nampira dalam Pilkada Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketetapan resmi tersebut berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar bernomor R-489/Golkar/X/ 2017 tentang Persetujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor atas nama Imanuel E. Blegur dan Taufik Nampira.
"Sudah. Kami sudah menerima SK. Jadi sudah final. Partai Golkar untuk pasangan bapak Imanuel Blegur dan bapak Taufik Nampira," ucap Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Alor, Azer Laopada kepada wartawan di Alor, Kamis (2/11).
Dijelaskan Azer bahwa SK itu telah dibubuhi tanda tangan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum Setya Novanto. 
Usai SK tersebut keluar, DPD Golkar Alor diperintahkan untuk segera mendaftarkan pasangan calon tersebut ke KPUD Alor sesuai jadwal yang ditetapkan. 
"Keputusan bersifat final dan mengikat bagi seluruh fungsionaris, kader dan anggota Partai Golkar. Segala tindakan yang bertentangan dengan keputusan ini, dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku," tutup Azer

DPD Partai GOlkar Gelar Jalan Sehat




(DPD) Partai Golkar Provinsi NTT akan menggelar Jalan Sehat, Sabtu (4/11/2017).

Jalan Sehat tersebut akan diikuti lebih dari 500 orang, baik Pengurus Pleno DPD I Partai Golkar NTT beserta keluarganya, maupun Pengurus Pleno DPD Golkar Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Wantim, Organisasi Pemuda, serta simpatisan dan elemen masyarakat. “ Jadi semua peserta Jalan Sehat berkumpul di Jalan El Tari depan Kantor DPRD Provinsi NTT. Khususnya peserta keluarga besar Partai Golkar NTT, Kota Kupang dan Kabupaten yang ikut Jalan Sehat semua pakai baju kuning. Sedangkan untuk peserta lainnya menyesuaikan”, kata Ketua Panitia HUT ke-53 Partai Golkar Tingkat Provinsi NTT, Anwar Pua Geno kepada wartawan di Kantor Golkar NTT, Kamis (2/11). Dalam Jumpa Pers tersebut, Anwar didampingi sejumlah panitia lainnya, yakni Nixon Messakh, Gadi Buli, Beny Taopan, Ocktory Gasper, Welhelmintje Sinlailoe, Aprilia Johana Manukoa, dan Sokan Teibang. Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu NTT 1 (Flores, Lembata, Alor) DPD Golkar NTT ini menjelaskan, para peserta Jalan Sehat nanti akan dimulai pukul 05.30 Wita dengan titik star mulai dari depan Kantor DPRD NTT melalui rute depan Polda NTT, lalu kembali depan Rumah Jabatan Gubernur NTT dan finisf depan Kantor DPRD NTT. Dalam acara Jalan Sehat tersebut juga dirangkai dengan beberapa kegiatan lainnya seperti zumba bersama dan doorprize.
Dikatakannya, Peringatan hari jadi ke-53 Partai Golkar tahun 2017, dirangkai dengan semangat nilai Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Hari Pahlawan 10 November, dan HUT NTT 20 Desember 2017 mendatang. Menurutnya, DPD Golar NTT menetapkan jadwal dalam HUT Partai Golkar Provinsi NTT kali ini, agar Partai Golkar semangatnya selalu bersama dan berkarya dengan masyarakat. Sehingga sesuai dengan tema nasional HUT Golkar Tahun 2017, Partai Golkar Sahabat Rakyat. Tema ini, menunjukkan komitmen bahwa Partai Golkar selalu ingin dekat dan selalu bersama rakyat. Tentu tujuannya adalah lebih dekat dengan masyarakat agar Partai Golkar tetap eksis di hati rakyat, berkarya untuk rakyat, dan selalu mendapat tempat di hati rakyat.Sebelumnya pada 20 Oktober 2017 lalu, Pengurus DPD Golkar NTT melakukan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Dharmaloka Kupang, serta kunjungan tokoh – tokoh Partai Golkar. Selanjutnya pada 28 Oktober 2017, dalam semangat Hari Sumpah Pemuda Partai Golkar menyelenggarakan Sarasehan dan Diskusi Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda yang pesertanya yakni OSIS, BEM, dan Organisasi Pemuda Kantor Golkar. Topiknya adalah pelajar, mahasiswa dan pemuda bicara tentang peran Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.
Selanjutnya pada 28 November 2017, Partai Golkar juga akan menyelenggarakan penyerahan bingkisan kepada anak sekolah – sekolah, pemulung, anak – anak loper koran, penjual keliling. Pada 25 November 2017 menyelenggarakan kegiatan perempuan dan anak serta human trafficking. Kemudian pada 8 Desember 2017 dilaksanakan Seminar tentang Nusa Tenggara Timur (Refleksi 59 tahun HUT NTT). (L. Ng. Mbuhang)

POLITISI MUDA DIBIDIK PARTAI GOLKAR PAPUA BARAT


Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Papua Barat membidik para politisi muda untuk meraup kursi pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Rudy Timisela mengatakan, potensi pemilih pemula di daerah tersebut cukup besar. “Perekrutan politisi muda diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Memang, sekitar 70 persen dari mereka tidak datang ke bilik suara pada Pemilu sebelumnya, sehingga Pemilu mendatang kita akan mengajak mereka berpartisipasi sebagai pemilih Golkar," kata Rudy kepada wartawan. Sejumlah partai baru bermunculan menjelang Pemilu tahun 2017. Rudi mengakui hal itu menjadi ancaman baik bagi Golkar maupun partai lain. Salah satu yang dilakukan Golkar mengajak kaum muda berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Pihaknya telah menyiapkan strategi sebagai penangkal agar Golkar tetap eksis di hati rakyat. Ia mengklaim Golkar sudah punya cukup pengalaman dalam menghadapi kontestasi politik. "Golkar pernah diminta bubar oleh bangsa ini. Buktinya masih eksis hingga sekarang," ujarnya ditemui di Sekretariat Golkar Papua Barat di Jalan Jenderal Sudirman. Pada Pemilu tahun tahun 2014 Golkar Papua Barat memperoleh sembilan kursi di DPR Papua Barat. Pada Pemilu 2019, pihak menarget 10 kursi. "Bisa saja kader kita berpindah ke partai baru yang merekrut pemuda. Golkar pun bisa merekrut pemuda, semua partai politik ayo kita bersaing secara sehat membangun agar demokrasi di daerah ini semakin maju," sebutnya lagi. Dia menambahkan, perekrutan calon legislatif yang akan bertarung pada kontestasi politik 2019 Golkar tetap mempertimbangkan aspek perimbangan. Pihaknya pun konsisten untuk memberikan 30 persen kuota untuk politisi dari kalangan perempuan.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, proses perekrutan akan dimulai dari kalangan internal atau kader partai tersebut. "Tentunya kami sangat siap bertarung pada pemilu tahun 2019," pungkasnya



luar Biasa pencapaian perekonomian Indonesia kata Ketum Golkar


Indonesia naik 19 peringkat menjadi posisi ke-72 terkait kemudahan berusaha. Hal itu berdasarkan laporan Bank Dunia tentang Ease of Doing Business (EODB) 2018. Artinya, kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperluas lapangan pekerjaan mendapatkan respon positif dari dunia internasional. Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut baik laporan Bank Dunia tersebut. Ini menunjukan kecepatan Indonesia dalam memperbaiki iklim usaha. "Saya telah membaca laporannya. Capaian Indonesia luar biasa. Kita merupakan salah satu dari 10 reformer teratas dunia. Selama dua tahun berturut-turut, dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia melakukan 7 reformasi seperti penurunan biaya memulai usaha," kata Novanto, dalam rilisnya, Kamis (2/11). "Mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal, peningkatan akses perkreditan, dan memperbaiki sistem penagihan elektronik. Semua ini dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia," lanjut Novanto.
Novanto mengaku senang atas prestasi yang diraih Indonesia yang berada di peringkat ke-72 jauh lebih baik dari beberapa posisi negara tetangga di ASEAN, seperti Filipina (113), Kamboja (135), Laos (141), dan Myanmar (171). Di tingkat negara G-20, Indonesia mengungguli China (78), Afrika Selatan (82), Arab Saudi (92), India (100), Argentina (117), dan Brazil (125). "Laporan ini sekaligus menunjukan perekonomian Indonesia selalu on the track dan kita semakin optimis memasuki tahun 2018. Fundamental ekonomi makro kita juga terus meningkat, karena DPR selalu mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menerapkan reformasi struktural. Kita terus meningkatkan belanja modal, pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia," jelas Novanto.
Novanto juga berharap momentum reformasi perbaikan iklim usaha ini tetap bisa dijaga dengan baik, seiring dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan. Jika tidak, potensi pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan menjadi beban pembangunan. "Butuh kerjasama semua pihak, dari mulai DPR dan pemerintah, maupun dengan para stakeholder terkait. Sehingga proyeksi perekonomian kita tetap positif. Kita ingin di tahun 2018 Indonesia akan semakin sibuk dengan berbagai pembangunan, bukan sibuk dengan perpecahan," tutup Novanto.

DPD I Golkar Papua Bentuk Forum Fraksi

Papua  - Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I, Rabu (4/4/2018) DPD I Golkar Papua membentuk forum komunikasi anggota Fraksi Partai Go...