Wednesday, April 4, 2018

DPD I Golkar Papua Bentuk Forum Fraksi

Papua - Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I, Rabu (4/4/2018) DPD I Golkar Papua membentuk forum komunikasi anggota Fraksi Partai Golkar DPR Papua, DPRD kabupaten (kota) se-Papua.  Klemen Tinal  Ketua DPD I Golkar Papua, mengatakan, forum dibentuk karena selama ini tidak semua anggota DPR provinsi dan kabupaten (kota), terakomodir dalam struktur organisasi DPD. "Mereka yang tidak terakomodir tapi memiliki pemikiran atau inovatif, kontribusi pemikiran bisa lewat forum. Selian itu, forum ini juga untuk menyerap aspirasi masyarakat," Ungkapnya. Forum seperti ini baru pertama kali dibentuk di Indonesia. Ide ini akan diteruskan pihaknya ke DPP Golkar. Jika DPP merasa ide ini baik, pengurus DPD Golkar seluruh Indonesia dapat membentuk forum serupa. "Selain itu bisa menjadi koreksi internal di antara anggota fraksi. Saling mengingatkan," ujarnya. Untuk pelaksanaan rakorda kata Tinal, merupakan rapat koordinasi organisasi, konsolidasi dengan pengurus daerah mengantisipasi even nasional 2018 dan 2019 yakni pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan legislatif (pileg).

Menyatukan visi misi semua kader Golkar, melakukan tugas kepartaian dengan benar dan menghormati keputusan partai. Siapa pun yang didukung partai dalam pilpres, pilkada bupati, pilgub wajib hukumnya kader mendukung dengan segala daya. "Kemudian persiapan untuk caleg DPR RI, DPR Papua dan DPRD kabupaten (kota) sudah disiapkan pembentukan tim seleksi. Kami juga akan membuka pendaftaran selama satu pekan untuk yang bukan kader tapi ingin menjadi caleg dari Golkar di DPRD kabupaten (kota), provinsi dan RI. Mereka akan daftar di DPD meski mereka caleg di kabupaten (kota)," kata Tinal dalam sambutannya di Rakorda.

Tan Wie Long yang menjabat Ketua Forum Komunikasi Partai Golkar se-Papua mengatakan, setelah forum terbentuk, tugas pertama pihaknya mengkonsolidasikan seluruh fraksi di DPRD kabupaten (kota) dan provinsi Papua untuk mensinergikan hal terkait pilgub Papua. "Tujuan pertama memperjuangkan LUKMEN memenangkan pilgub Papua. Selain itu bagaimana menghadapi pileg dan pilpres 2019. Kami akan berperan aktif bagaimana partai Golkar dapat memenangkan pileg di Papua," kata Tan.

Golkar Papua menargetkan 16 kursi di DPR Papua. Lebih penting memenangkan pilpres lantaran sejak awal Golkar menyatakan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden. "Agenda yang tidak kalah penting, kami akan melaksanakan sebuah terobosan baru di tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, usaha menengah kecil," ucapnya.

Tuesday, April 3, 2018

Golkar Yakin “SANTUN” Paslon Gubernur Maluku Berpengalaman

Maluku - Ketua DPD Golkar Kota Ambon Richard Louhenapessy, dalam orasi politik dihadapan para pendukung dan simpatisan paslon SANTUN, saat kampanye terbatas di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Selasa (3/4) menegaskan bahwa Maluku membutuhkan gubernur dan wakil gubernur yang berpengalaman. “Maluku butuh gubernur dan wakil gubernur yang berpengalaman, bukan yang coba-coba,”tegasnya.

Louhenapessy mengingatkan alasan dirinya mengatakan hal tersebut, dikarenakan persoalan kemiskinan yang tadinya menempatkan Maluku urutan ke-tiga, tetapi di era kepemimpinan Assagaff , berhasil diturunkan pada rangking ke-empat. “Saya sangat optimis bila paslon dengan akronim SANTUN ini memimpin Maluku lima tahun lagi kedepan, maka Maluku bisa tembus peringkat 10 secara nasional,”jelasnya. Karena tahun 2022-2023 , Maluku akan menjadi perhatian dunia, apabila Blok Masela itu beroperasi. Dimana presentase jumlah penduduk miskin sekarang untuk Maluku 19,54 persen. “SANTUN harus pimpin Maluku agar bisa tekan kemiskinan sekecil-kecilnya. Untuk itu jangan ragu jatuhkan pilihan kepada SANTUN,”ungkapnya.

Calon Gubernur Maluku Said Assagaff, dalam orasi politiknya, mengungkapkan program kerja dari SANTUN sangat nyata. Dimana visi bangun Maluku yang aman, damai, sejahtera, berkualitas dan demokrasi dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan. “Ada tiga program kami kedepan yakni pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Dimana tidak boleh ada anak Maluku yang tidak pintar, tidak sehat, serta Maluku ini harus difokuskan pada pariwisata,” ujarnya.
Tentang keberhasilan Maluku diera kepemimpinanya, yakni indeks demokrasi di Maluku tinggi, indeks kebahagain nomor dua, indeks kerukunan beragama nomor tiga. “Saya janji tahun 2020 indeks kerukunan beragama di Maluku akan menjadi nomor satu di Indonesia. Tahun depan akan bangun perkampungan multi etnis, multi kultur,”ucapnya. Oleh karena itu, Assagaff meminta para kandidat lain untuk menampilkan ide cemerlang dan bukan hanya caci maki dan berita hoax. Karena rakyat Maluku harus mendengar rencana jangka panjang bukan berita fitnah dan ujaran kebencian. Dalam kampanye terbatas itu, turut hadir para petinggi dari lima partai pengusung yakni PBB, Partai Demokrat, Partai Garuda, PKS, dan Partai Golkar, serta 2000 lebih rakyat di Kecamatan Nusaniwe.

Legislator Golkar Susun Ranperda Atraksi Budaya Tradisonal Bali

Bali - Pansus di DPRD Bali mulai melakukan pembahasan terhadap dua ranperda inisiatif dewan yang sudah diajukan dalam Rapat Paripurna, Senin (2/4) lalu. Salah satunya, ranperda tentang atraksi budaya tradisional Bali yang selama ini kerap diidentikkan sebagai ranperda tajen (sabungan ayam). Kendati, dewan sudah habis-habisan membantah bila keberadaan ranperda bukan untuk melindungi judi atau taruhan yang umumnya ada pada tajen. “Kami tidak menyusun ranperda yang berkaitan dengan persoalan judi. Tapi kami berbicara, membahas, dan mengeluarkan perda yang berkaitan dengan atraksi budaya tradisional Bali,” tegas Ketua Pansus Ranperda Atraksi Budaya Tradisional Bali, I Wayan Gunawan usai melakukan pembahasan dengan tim ahli di Gedung Dewan, Selasa (3/4).

Gunawan menjelaskan, atraksi budaya yang dimaksud dalam ranperda adalah berbagai bentuk pertunjukan karya dan hasil karya seni, adat istiadat/tradisi, tata cara upacara keagamaan yang unik dan menarik bagi siapapun yang menikmati. Termasuk di dalamnya adalah simbol-simbol dalam agama Hindu seperti sabungan ayam. Baik yang disebut tabuh rah, maupun tajen. “Sepanjang penyelenggaraan tabuh rah, apakah tajen namanya atau sabungan ayam yang berkaitan dengan upacara adat dan agama, itu sudah memenuhi kriteria ruang dan waktu. Itu sudah clear sekali,” jelas Politisi Golkar ini.

Gunawan menambahkan, ada pula kegiatan sabungan ayam (tabuh rah) yang masih terkait dengan kegiatan keagamaan tapi tidak dilaksanakan pada waktu kegiatan upacara keagamaan itu. Misalnya, sabungan ayam untuk menghibur masyarakat selepas “ngayah” dalam upacara keagamaan. Klasifikasi seperti ini yang nantinya akan diposisikan lebih lentur dalam ranperda. “Ranperda ini mencoba untuk memayungi sebuah tradisi. Tapi kami tidak mentolerir bila ada taruhan atau judi disana. Taruhan bukan urusan kami, karena kami memelihara, melindungi, dan melestarikan tradisi itu. Bukan nilai judinya,” papar Anggota Komisi I ini. Itu sebabnya, lanjut Gunawan, ranperda tidak mengatur tentang kegiatan sabungan ayam yang berada di luar konteks kegiatan upacara keagamaan. Hal inipun masih akan didiskusikan kembali dengan eksekutif, serta Polda Bali untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha mengatakan, ada dua jenis sabung ayam di Bali yakni tabuh rah dan tajen. Tabuh rah merupakan pelengkap pecaruan dalam upacara agama Hindu. Sedangkan tajen sudah jelas merupakan judi. “Kalau ada taruhan di dalamnya, itu sudah jelas judi. Pasti bertentangan dengan Undang-undang,” katanya. Oleh karena itu, lanjut Beratha, perlu ada penyamaan persepsi tentang definisi dan ruang lingkup atraksi budaya tradisional Bali. “Setelah itu jelas, baru nanti kita bisa melakukan pendataan,” ujarnya. Selama ini, lanjut Beratha, pemetaan dan pendataan kebudayaan hanya dilakukan pada 10 objek budaya dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Diantaranya, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus.

Disisi lain, Ranperda Atraksi Budaya sejatinya telah diusulkan sejak 2008, namun pembahasannya terus gagal lantaran selalu diidentikkan sebagai ranperda tajen. Lama terkatung-katung, DPRD Bali akhirnya mantap untuk mengajukan Ranperda tentang Atraksi Budaya Tradisional Bali sebagai ranperda inisiatif dewan tahun ini.

Golkar Papua Barat Sumbang Kursi Meja Untuk SMPN 6 Wosi Dalam

Papua Barat - Golkar menjawab kebutuhan meja kursi bagi 39 pelajar di SMPN 6 Wosi Dalam. Ini dilakukan seiring dengan doktrin karya kekaryaan Golkar yang peduli terhadap pendidikan. Bantuan yang digalakkan Golkar ini diluar konteks jelang Pemilu 2019. Ketua DPD Golkar Papua Barat, Mozes Rudy F Timisela, Selasa (3/4) mengatakan, dalam penyerahan bantuan meja kursi itu Golkar menyurat ke Bawaslu dan KPU Papua Barat. “Kita tidak kampanye. Panwaslu datang dalam penyerahan bantuan ini. Disaksikan pihak sekolah dan diterima oleh ketua komite sekolah. Ini demi kemaslahatan orang banyak, ” tegas Rudi di kantornya, Selasa (3/4).

Golkar dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, mempunyai doktrin kepedulian pendidikan. “Jadi, di luar bantuan yang hari ini kita serahkan, tahun sebelumnya kita juga berikan bukti nyata bantuan pendidikan, berupa pengadaan laboratorium komputer dan perangkatnya, di Pondok Pesantren Hidayatullah dan Sekolah Pendidikan Guru Jemaat (SPGJ) Laharoi Kwawi,” ujarnya. Golkar tidak ingin mengkritik pemerintah. Bahkan, model seperti itu akan mereka hilangkan. “Kita tidak ingin mengkritik, tapi kita ingin terlibat langsung sebagai mitra pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan yang terjadi, salah satunya adalah bantuan pendidikan,” ungkapnya, lalu berharap organisasi lain di Papua Batat juga tidak sekedar mengkritik, tetapi memberikan dukungan nyata terhadap pembanguan daerah. “Kalau ada orang bilang kita kampanye, terserah mereka. Yang jelas, kita lakukan dengan swadaya anggota dan simpatisan karena peduli terhadap pendidikan,” tururnya.

Ketua Golkar Manokwari, Dedy Narwawan, mengatakan karya kekaryaan ini sejalan dengan doktrin di Golkar. “Kita merasa terpanggil dengan persoalan ini. Benar mereka melantai bahkan sambil tiduran. Kita koordinasikan dan mendapat respon baik,” ujarnya. Soal bantuan pendidikan, Dedy juga mengatakan, minggu depan akan ada penyerahan bantuan bahan bangunan kepada Pondok pesantren Asafiah di SP3. Selain itu, bulan Mei pada pelaksanaan Hardiknas, Golkar akan bagikan makanan sehat kepada murid SD. “Kita akan survei SD mana yang layak untuk terima bantuan dan kita tetap akan menyurat Bawaslu dan KPU PB,” tandasnya.

Sunday, April 1, 2018

Ketua DPD I Golkar Bali Resmikan Bengkel Gratis Di Area Pura Besakih

BALI - Ada bentuk layanan khusus disumbangkan Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB) bagi pemedek yang tangkil ke Pura Agung Besakih selama berlangsungnya Karya Ida Bhatara Turun Kabeh. Para pemedek diberikan layanan servis gratis 24 jam. Pos layanan tersebut diresmikan Ketua DPD I Partai Golkar Bali yang juga Cawagub Bali nomor urut 2’ I Ketut Sudikerta, Minggu (1/4). “Semoga bermanfaat bagi umat semuanya,” ujar Sudikerta yang pada saat peresmian pos Bupati Karangasem IGA Mas Sumatridan mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg serta ketua tim relawan dan pengurus Partai Golkar.

Sedikitnya 100 orang hadir pada pembukaan layanan yang dipusatkan di area parkir Kedundung. Sudikerta dan Mas Sumatr mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PBMB Bali ini. Menurut salah seorang pengurus PBMB, kegiatan ini dilakukan untuk membantu umat yang memiliki masalah dengan kendaraannya agar sampai kembali ke rumah dengan selamat. Dijelaskan, dalam pis layanan ini PBMB menggratiskan untuk check up dan penanganan masalah, sedangkan untuk spare part diberikan harga khusus untuk meringankan beban biaya.

DPD I Golkar Papua Bentuk Forum Fraksi

Papua  - Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I, Rabu (4/4/2018) DPD I Golkar Papua membentuk forum komunikasi anggota Fraksi Partai Go...