Golkar NTB Lolos Verifikasi Faktual KPU

NTB - Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB melakukan verifikasi faktual terhadap DPD Golkar NTB kemarin. Terdapat empat orang tim KPU yang dipimpin Divisi Hukum KPUD NTB Ilyas Sarbini. Verifikasi faktual dilakukan di Kantor DPD Golkar NTB, Jalan Sriwijaya Nomor 2, Kota Mataram, dan melibatkan Bawaslu NTB. Partai Golkar sumringah. Bukan lantaran menang Pilkada karena masih tahap pemeriksaan berkas, tapi ini karena Partai Golkar secara umum dinyatakan memenuhi syarat dalam ferivikasi faktual.

Dalam keterangannya, Ilyas Sarbini mengatakan terdapat tiga unsur yang diperiksa dalam verifikasi faktual tersebut. Pertama, kepengurusan dari partai berlambang pohon beringin itu, kedua, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPD Golkar NTB. Sesuai aturan, minimal 30 persen pengurus harus diisi perempuan. “Tadi kami sudah cek, ada sekitar 30 persen lebih kepengurusan DPD Golkar NTB merupakan perempuan, 32 anggota, ada yang berada di luar negeri, ” tuturnya.

Syarat lainnya, yaitu dokumen kepemilikan kantor yang ditempati DPD Golkar NTB saat ini. Menurutnya, tiga syarat verifikasi faktual tersebut sudah dipenuhi oleh DPD Golkar NTB. Proses verifikasi faktual yang berlangsung selama 30 menit itu berlangsung tertutup. Dalam kesempatan itu Hadir Ketua DPD Golkar NTB H.Moh. Suhaili FT, Sekretaris Baiq Isvie Rupaeda, bendahara H.Wahidin H.M Noer, dan jajaran pengurus lainnya.

Sekertaris DPD Golkar NTB Isvie Rupaedah mengatakan proses verifikasi faktual berjalan lancar. Dia yakin tidak ada masalah dalam adminisitrasi kepengurusan yang dipimpinnya. “Keanggotaan perempuan kami juga mencapai 30 persen dari 92 orang. Jadi aman untuk verifikasi kali ini,” kata Isvie usai proses verifikasi faktual. Sebagai partai lama, Isvie optimistis kepengurusannya solid sesuai tingkatan. Lagipula, Partai Golkar merupakan partai pemenang pemilu di NTB sehingga punya sistem administrasi yang baik. Selanjutnya KPU akan memplenokan hasil ferivikasi faktual itu dan menyampaikan hasilnya pada 31 Januari 2018. Dia senang mendengar hasil secara umum ferivikasi faktual oleh KPUD NTB itu.