Belum Ada Politisi Golkar Yang Mengisi Kursi Ketua DPRD Lombok Barat

LOMBOK - Setelah mundurnya Hj.Sumiatun dari kursi Ketua DPRD Lombok Barat, kursi Ketua masih menunggu untuk diisi kembali. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, posisi Sumiatun seharusnya diisi oleh politisi Golkar juga sebagai Ketua Lembaga Legislatif ini sama seperti partai Sumiatun sendiri. Meski begitu, hingga kini masih belum ada keputusan dari Golkar terkait pengganti perempuan yang maju menjadi Cawabup mendampingi H. Fauzan Khalid itu.

Untuk mengisi kekosongan, jabatan itu akhirnya diserahkan sementara kepada Politisi dari Partai Nasdem, Multazam yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua I DPRD Lobar. Multazam yang ditemui awak media mengungkapkan, ia menjabat sebagai Plt Ketua DPRD hanya bersifat sementara. Pasalnya, posisi itu harus dikembalikan ke Partai Golkar sesuai aturan berdasar jumlah kursi yang ada. “Jabatan itu tidak boleh kosong, jadi harus di-Plt-kan, nah kebetulan hasil musyawarah dengan semua pimpinan, saya yang diamanahkan untuk itu,” ungkapnya pada awak media.

Dikatakan, amanah sebagai Ketua DPRD Lobar untuk sementara waktu akan tetap dilaksanakan sampai Partai Golkar yang punya jatah menentukan siapa pengganti Sumiatun dalam posisi itu. “Nanti partai mereka sendiri yang proses, nanti pasti keluar SK dari partai,” sambungnya.Lebih jauh dijelaskan, harusnya ada Plt di kursi Ketua DPRD ini karena menyangkut masalah administrasi kelembagaan. Sebab, jika jabatan itu lowong, maka akan timbul masalah administrasi, termasuk SPPD dan lain sebagainya. “Akan menjadi masalah besar kalau jabatan itu lowong,” terangnya.

Ditanya kemungkinan pemilihannya sebagai Plt berkaitan dengan arah politik partai Nadem dengan Golkar yang sejurus, Multazam mengelak. Dia mengatakan, jika masalah politik tidak ada kaitannya dengan hal ini. Dia memastikan jika posisinya sebagai politisi Nasdem tidak akan mempengaruhi kinerjanya dalam mengemban amanah sebagai Plt Ketua DPRD Lobar. “Tidak boleh dicampur aduk, tugas saya sebagai politisi dengan tugas saya sebagai Plt Ketua DPRD itu harus ada pemisah yang jelas.” tandasnya.