Tuesday, January 30, 2018

Wow.. Keterwakilan Perempuan 40% Dalam Kepengurusan Golkar Ternate

TERNATE - Komisi pemilihan umum (KPU)  dan panwaslu hari ini mendatangi sekertariat DPD II golkar kota ternate,  untuk melakukan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019. Verifikasi dilakukan langsung oleh Ketua KPU kota ternate Ismad Sahupala, ketua panwaslu kota ternate rusli sahara dan di hadiri langsung ketua DPD II partai golkar Abdul gani haris sangaji beserta komisionernya. Selasa (30/01/2018). Usai verifikasi ketua KPU Ismad Sahupala mengatakan, Ada 4 unsur di faktualkan  terkait kepengurusan, keterwakilan perempuan, pemegang KTA, dan Domisili dikantor. "untuk kepengurusan ada satu yaitu bendahara itu masih BMS maka harus dilampirkan dengan surat keterangan karena besangkutan belum memiliki e-KTP lagi mengurus di dukcapil". Bebernya.

Untuk keterwakilan perempuan memenuhi syarat karena DPD II Golkar sudah 40%, untuk domisili kantor memenuhi syarat karena ini kantor DPD II Golkar.  "untuk pemegang KTA dari sampel 52 orang itu kurang lebih 31 orang yang kami cek KTA dan NIK-nya sama tinggal kurang lebih 21 orang itu ada di sipol atau tidak nanti kami teliti di kantor".lanjutnya. Karena Verifikasi faktualnya berada di tanggal 30-01 sampai 01-02 maka perbaikanya berada diwaktu yang lain pada tanggal 03 - 05 februari. Tandasnya. "maka kawan-kawan partai Golkar bisa memperbaiki kembali data pemegang KTA yang hari ini tidak di temukan dan Insya Allah tanggal 1 sampai tanggal 2 kami masih berkunjung di DPD II partai Golkar kembali". Dan teman-teman pengurus hadirkan yang sisa dari 31 orang itu untuk di verifikasi faktual kembali. Kata ismad.

Selain itu dikesempatan yang sama panwaslu kota ternate rusli sahara menjelaskan,  verifikasi faktual ini kan salah satu proses untuk menjamin akuntabilitas dilingkungan partai jadi dokumen-dokumen secara administratif itu di pastikan kebenarannya di lapangan. "panwas ingin menjamin prosesnya berjalan secara transparan dan KPU juga dapat bekerja secara profesional sehingga proses yang dilakukan tidak menguntungkan maupun merugikan partai tertentu".jelasnya

Terkait beberapa dokumen yang di sampaikan oleh partai golkar yang tidak memenuhi syarat tentunya di waktu yang ada agar segera melengkapi kekurangan yang ada. Selain itu ketua DPD II partai golkar Abdul Gani Haris sangaji menjelaskan,  terkait yang belum di SK secara administratif dan ada juga yang sedang KTP-nya sedang di perbaikan kemudian menunggu suket semuanya akan kami lengkapi secepatnya. "tahapan pertama ini 31 orang yang di lakukan verifikasi faktual dan akan di lanjutkan dengan sisanya pada waktu yang di sepakat KPU pada hari kamis tanggal 01/02 pukul 09.00 wit di kantor DPD II partai Golkar". Jadi bagi kami tidak apa-apa, sudah cukup kita telah memenuhi syarat konstitusional rezim pemilu di Indonesia khususnya di maluku utara. "Kalau masalah suket hari ini akan di selesaikan, seharusnya sudah suket sudah ambil pada pukul 10.00 wit tetapi bertepatan dengan verifikasi faktual tadi". Ungkapnya. Kami akan selesaikan secepatnya baik dokumen-dokumen yang belum lengkap maupun kekurangan yang lainnya sebelum batas jadwal perbaikan yang di tentukan KPU selesai. Tuturnya.

No comments:

Post a Comment

DPD I Golkar Papua Bentuk Forum Fraksi

Papua  - Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I, Rabu (4/4/2018) DPD I Golkar Papua membentuk forum komunikasi anggota Fraksi Partai Go...